JAKARTA/JB.COM, Ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional menjadi salah satu isu utama dalam Diskusi Publik “Demokratisasi Ekonomi Indonesia: Siapa yang Berhak Menentukan Kesejahteraan Kita?” yang digelar di Kantor DPP KNPI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9).
Mengusung tema “Dari Desa Hingga Ruang Investasi Negara: Menakar Ruang Suara Rakyat Dalam Ekonomi Bangsa”, kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk mempertemukan berbagai perspektif mengenai demokratisasi ekonomi, pengelolaan sumber daya, kebijakan investasi, hingga posisi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Diskusi menghadirkan Muhammad Firdaus, S.E, M.M. Asiten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementrian UMKM RI, Badiul Hadi, Seknas FITRA; Wahyu Eka Styawan, Pengampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional; serta Alya Mukhibita, Duta DPD RI.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Eksekutif Move for Indonesia, M. Syahrus Sobirin, menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam setiap proses pembangunan ekonomi.
Menurut Syahrus, pembangunan ekonomi harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, hingga masyarakat di tingkat desa. Kebijakan investasi dan pembangunan nasional, menurutnya, perlu memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti pada tahap konsultasi, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari kalangan generasi muda. Ratusan mahasiswa dan pemuda turut hadir dan mengikuti jalannya diskusi secara aktif. Kehadiran mereka menunjukkan besarnya perhatian generasi muda terhadap persoalan demokratisasi ekonomi, kebijakan publik, investasi, pemerataan pembangunan, serta masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Forum tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah pembangunan.
Melalui diskusi publik ini, Move for Indonesia mendorong agar demokratisasi ekonomi terus dikembangkan melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Dengan demikian, kebijakan ekonomi nasional diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat.(Ewok/wan)
