Di tengah berbagai janji perubahan dan kesejahteraan rakyat, program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Alih-alih menjadi solusi konkret atas persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjadi instrumen politik anggaran yang rawan disalahgunakan dalam sistem kekuasaan yang semakin tersentralisasi pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jagatbanten.com Selasa Juni 2-2026 Program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa memang terdengar ideal di permukaan. Namun di balik besarnya anggaran yang disiapkan, muncul kekhawatiran mengenai transparansi distribusi, mekanisme pengadaan, hingga potensi permainan proyek oleh elit politik dan pengusaha yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Publik mempertanyakan: apakah program ini benar-benar untuk rakyat, atau sekadar ladang bancakan baru berkedok kepedulian sosial?
Dengan skema anggaran triliunan rupiah yang menyentuh sektor pangan, distribusi, logistik, hingga pengadaan barang dan jasa, celah korupsi terbuka sangat lebar apabila pengawasan lemah. Sejarah di Indonesia menunjukkan bahwa proyek berskala nasional sering kali menjadi ruang kompromi politik antara penguasa, oligarki bisnis, dan kelompok kepentingan. Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan, sebab praktik mark-up, monopoli vendor, hingga penunjukan pihak tertentu secara tidak transparan telah berkali-kali terjadi dalam berbagai program pemerintah sebelumnya.
Di sisi lain, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga menuai polemik. Koperasi yang seharusnya lahir dari semangat gotong royong masyarakat desa dikhawatirkan berubah menjadi alat konsolidasi politik dan ekonomi kekuasaan hingga tingkat akar rumput. Ketika negara terlalu dominan mengintervensi arah koperasi, maka independensi masyarakat desa berpotensi hilang. Desa hanya dijadikan objek mobilisasi program, bukan subjek pembangunan yang mandiri.
Lebih jauh, banyak pihak menilai bahwa pola pembangunan yang sedang dibentuk memperlihatkan kecenderungan sistematis: proyek besar diciptakan, anggaran dikonsentrasikan, loyalitas politik dibangun melalui bantuan sosial dan program populis, sementara kritik publik dilemahkan dengan narasi nasionalisme dan stabilitas. Dalam situasi seperti ini, korupsi tidak lagi hadir sebatas tindakan individu, tetapi bertransformasi menjadi sistem yang terstruktur dan dilindungi oleh relasi kekuasaan.
Korupsi sistematis lahir ketika pengawasan dilemahkan, lembaga penegak hukum kehilangan independensi, dan masyarakat dibuat sibuk dengan pencitraan program-program spektakuler. Akibatnya, rakyat hanya menjadi penonton dari perputaran anggaran negara yang besar, namun manfaat nyatanya tidak dirasakan secara merata. Sementara elit politik dan kelompok tertentu memperoleh keuntungan ekonomi maupun pengaruh kekuasaan yang semakin kuat.
Pemerintahan seharusnya hadir untuk membangun kesejahteraan dengan prinsip transparansi, partisipasi rakyat, dan akuntabilitas. Program sebesar apa pun tidak akan pernah dipercaya publik apabila dijalankan tanpa keterbukaan dan pengawasan yang kuat. Rakyat membutuhkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan — pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, reforma agraria, dan pemberantasan korupsi — bukan sekadar proyek populis yang berpotensi menjadi alat reproduksi kekuasaan.
Karena itu, masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan seluruh elemen demokrasi perlu terus mengawal setiap kebijakan negara agar tidak berubah menjadi praktik korupsi yang dilegalkan secara sistematis. Demokrasi yang sehat bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi memastikan kekuasaan tetap berada di bawah kontrol rakyat.(Tim-Red)
