Serang, jagatbanten.com 30 April 2026 — Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan melalui perwakilannya, *Bagus Alwi*, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan serius di dunia pendidikan.
Bagus Alwi menegaskan bahwa hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus *penahanan ijazah siswa* oleh pihak sekolah, yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam kondisi apapun. Praktik ini dinilai sangat merugikan siswa karena menghambat mereka dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
“Ini persoalan serius. Ijazah adalah hak siswa, bukan alat tekanan. Ketika masih banyak siswa kesulitan mengambil ijazah, itu menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan,” tegas Bagus Alwi.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan lemahnya penanganan terhadap siswa yang melanggar aturan sekolah. Dalam banyak kasus, penanganan yang tidak tepat justru berujung pada *mutasi siswa secara tidak transparan hingga drop out*, tanpa adanya pembinaan yang maksimal.
Tidak hanya itu, Aliansi juga mengkritisi persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun, yakni dugaan praktik *titip-menitip dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*. Hal ini dinilai mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi dalam dunia pendidikan.
Menurut Bagus Alwi, kondisi ini bertentangan dengan amanat *Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4* yang menegaskan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, serta *Pasal 31 UUD 1945* yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
“Kami mempertanyakan keseriusan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Apakah mereka lupa dengan amanat konstitusi? Pendidikan bukan sekadar administrasi, tapi tanggung jawab moral negara,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan juga menilai bahwa Dinas Pendidikan seharusnya mampu menyelaraskan kebijakan daerah dengan semangat pembangunan pendidikan nasional, termasuk visi pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa.
Sebagai bentuk kepedulian dan dorongan terhadap perubahan, Aliansi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menyatakan tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, pihaknya siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial demi perbaikan sistem pendidikan di Provinsi Banten.
*“Kami tidak ingin generasi muda menjadi korban dari kelalaian sistem. Jika tidak ada perubahan, kami akan terus bersuara,”* tutup Bagus Alwi.(Tim-Red)
